Krisis yang terburuk yang terjadi dalam sejarah
singkat Timor Leste masih jauh dari selesai. Negara
itu saat ini dalam keadaan terlantar secara politis,
menunggu laporan dari Komisi Penyelidik Khusus
Independen yang ditunjuk oleh badan PBB. Laporan
ini diharapkan dapat menyebut nama-nama para
pelaku aksi kekerasan bulan April-Mei 2006 di Dili
yang telah menewaskan lebih dari 30 orang, dan
merekomendasikan tuntutan hukum bagi mereka.
Dijadwalkan untuk dirilis pada pertengahan bulan
Oktober, laporan ini penting untuk bergerak maju
tetapi berpotensi untuk menimbulkan kontroversi.
Pemilu yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada
bulan Mei 2007 juga dapat menjadi sumber konflik
lain. Dengan kreatifitas, fokus dan kemauan politik,
Timor Leste dapat kembali ke jalur yang benar, tetapi
luka yang telah ditinggalkan cukup dalam, dan
dibutuhkan kebesaran hati secara politis dari
beberapa pihak pelaku utama.
Tetapi, ada sebuah konsensus yang semakin
meningkat mengenai apa yang dibutuhkan bagi
penyelesaian krisis, termasuk reformasi sektor
keamanan. Sebuah misi PBB yang baru dan diperluas
telah bertugas dengan mandat untuk
“mengkonsolidasi stabilitas, meningkatkan sebuah
budaya pemerintahan yang demokratis, dan
memfasilitasi dialog antara para pemangku
kepentingan di Timor Leste”.
Krisis ini secara luas digambarkan berasal dari
dipecatnya sepertiga dari seluruh anggota angkatan
bersenjata Timor Leste pada bulan Maret 2006,
dimana setelah itu para tentara yang tidak puas
menjadi bagian dari perebutan kekuasaan antara
Presiden Xanana Gusmao dengan Perdana Menteri
Mari Alkatiri, yang sekarang telah dicopot dari
jabatannya. Tetapi, masalahnya jauh lebih rumit.
Akar permasalahan sebagian terletak pada
perjuangan dan pengkhianatan yang telah terjadi di
dalam tubuh FRETILIN, tak lama sebelum dan pada
masa pendudukan Indonesia. Pertikaian ideologi dan
politik yang terjadi pada tahun 1980an dan 1990an,
terutama antara para anggota komite sentral
FRETILIN dengan Xanana Gusmao
singkat Timor Leste masih jauh dari selesai. Negara
itu saat ini dalam keadaan terlantar secara politis,
menunggu laporan dari Komisi Penyelidik Khusus
Independen yang ditunjuk oleh badan PBB. Laporan
ini diharapkan dapat menyebut nama-nama para
pelaku aksi kekerasan bulan April-Mei 2006 di Dili
yang telah menewaskan lebih dari 30 orang, dan
merekomendasikan tuntutan hukum bagi mereka.
Dijadwalkan untuk dirilis pada pertengahan bulan
Oktober, laporan ini penting untuk bergerak maju
tetapi berpotensi untuk menimbulkan kontroversi.
Pemilu yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada
bulan Mei 2007 juga dapat menjadi sumber konflik
lain. Dengan kreatifitas, fokus dan kemauan politik,
Timor Leste dapat kembali ke jalur yang benar, tetapi
luka yang telah ditinggalkan cukup dalam, dan
dibutuhkan kebesaran hati secara politis dari
beberapa pihak pelaku utama.
Tetapi, ada sebuah konsensus yang semakin
meningkat mengenai apa yang dibutuhkan bagi
penyelesaian krisis, termasuk reformasi sektor
keamanan. Sebuah misi PBB yang baru dan diperluas
telah bertugas dengan mandat untuk
“mengkonsolidasi stabilitas, meningkatkan sebuah
budaya pemerintahan yang demokratis, dan
memfasilitasi dialog antara para pemangku
kepentingan di Timor Leste”.
Krisis ini secara luas digambarkan berasal dari
dipecatnya sepertiga dari seluruh anggota angkatan
bersenjata Timor Leste pada bulan Maret 2006,
dimana setelah itu para tentara yang tidak puas
menjadi bagian dari perebutan kekuasaan antara
Presiden Xanana Gusmao dengan Perdana Menteri
Mari Alkatiri, yang sekarang telah dicopot dari
jabatannya. Tetapi, masalahnya jauh lebih rumit.
Akar permasalahan sebagian terletak pada
perjuangan dan pengkhianatan yang telah terjadi di
dalam tubuh FRETILIN, tak lama sebelum dan pada
masa pendudukan Indonesia. Pertikaian ideologi dan
politik yang terjadi pada tahun 1980an dan 1990an,
terutama antara para anggota komite sentral
FRETILIN dengan Xanana Gusmao
